Budaya politik adalah salah satu komponen dalam sistem politik. Komponen sistem politik lainnya adalah struktur politik. Berdasarkan sikap, nilai, informasi dan kecakapan politik yang dimiliki, orientasi warga negara terhadap kehidupan politik dan pemerintahan negaranya (budaya politik) dapat digolongkan kedalam tiga tipe, sebagaimana yang kami akan uraikan secara terperinci dibawah ini.
Selain itu tidak ada peranan politik yang bersifat khas dan berdiri sendiri. Pada kebudayaan parokial, anggota masyarakat cenderung tidak menaruh minat pada objek-objek politik yang luas kecuali pada batas tertentu ditempat mereka tinggal, itupun terbatas dalam bentuk kesadaran anggota masyarakat akan adanya pusat kekuasaan politik dalam masyarakatnya.
Mochtar Masoed dan Colin Mac Andrews, Menyatakan : "Bahwa budaya politik prokial menunjukkan pada orang-orang yang sama sekali tidak menyadari atau mengabaikan adanya pemerintah dalam politik, mereka ini mungkin buta huruf, tinggal di desa yang terpencil, atau mungkin nenek-nenek tua yang tidak tanggap terhadap hak pilih dan mengungkung diri dalam kesibukan keluarga".
Mereka juga sebagian berpencaharian sebagai petani dan buruh tani yang hidup dan bekerja diperkebunan dimana kontak dan sistim politik kecil sekali.
Menurut Rusadi Kantaprawira bahwa, dalam budaya politik ini anggota masyarakat telah mempunyai minat, perhaatian, mungkin juga kesadaran, terhadap sistim sebagai keseluruhan, terutama terhadap aspek output alias keputusan-keputusan politik yang diambil, akan tetapi frekuensi perhatiannya terhadap sitem politik sangat rendah terutama pada aspek input. Sementara kesadarannya sebagai aktor politik boleh dikatakan belum tumbuh.
Selain itu, pandangan nyata terhadap objek politik dapat dilihat dari pernyataannya baik berupa kebanggaan, ungkapan sikap mendukung, maupun sikap bermusuhan terhadap sistem. Posisi pada pokoknya dapat dikatakan posisi yang pasif. Mereka menganggap diri tidak berdaya mempengaruhi dan mengubah sistem. Karena itu, mereka cenderung menyerah saja kepada segala kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemeran politik. Keputusan itu dianggapnya sebagai sesuatu yang tidak dapat diubah, dikoreksi, apalagi ditentang. Tidak ada jalan lain baginya kecuali menerima saja sistem sebagaimna adanya, patuh, setia, dan mengikuti segala instruksi dan anjuran bagi pemimpin politiknya.
Cara lain adalah adanya persepsi (pemahaman dan penerimaan) masyarakat bahwa masyarakat terstruktur secara hirarkis.Dalam hal ini, seorang individu atau kelompok sudah diguratkan menerima saja keadaan dan harus puas menerimanya. Tingkat kepatuhan dalam budaya politik seperti ini sangat tinggi. Bila tidak menyukai sistem, seseorang menyimpannya saja dalam sanubarinya. Sikap demikian mungkin tidak dimanifestasikan secara terang-terangan, karena memang tidak ada kafasitas untuk mengubah atau melawan. Budaya politik seperti ini merupakan hasil (bentukan) keadaan tertentu
Almond dan Verba, mengatakan bahwa, budaya politik ini ditandai dengan adanya bahwa dirinya ataupun orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik. Ini menunjukkan pada orang-orang yang melibatkan diri dalam kegiatan pemberian suara (voting) dan memperoleh informasi yang cukup banyak tentang politik. Seseorang dengan sendirinya menyadari setiap hak dan kewajibannya. Tidak diharapkan seseorang menerima begitu saja keadaan, berdisiplin mati, tunduk terhadap keadaan.
Mochtar Masoed dan Colin Mac Andrews, menyebutkan adanya tiga model kebudayaan politik berdasarkan proporsi ketiga tipe budaya politik sebagaimana yang disebutkan Almond dan Sidney verba, yaitu :
Model pertama adalah masyarakat demokratis industrial. Dalam sistim ini jumlah partisipan mencapai 40-60% dari penduduk dewasa. Mereka terdiri atas aktivitas politik yang kritis mendiskusikan masalah-masalah kemasyarakatan dan pemerintahan. Selain itu mereka adalah kelompok-kelompok pendesak yangg mengusulkan kebijakan-kebijakan baru untuk melindungi kepentingan khusus mereka.
Model kedua adalah masyarakat dengan sistem politik otoriter. Dalam sistem ini sebagian besar rakyat hanya menjadi subjek yang pasif. Mereka mengakui pemerintah dan tunduk pada hukumnya, tetapi tidak melibatkan diri dalam urusan pemerintahan. Sebagian kecil rakyat lainnya berbudaya politik partisipan dan parokial. Kelompok partisipan berasal dari mahasiswa dan kaum intelektual, pengusaha, dan tuan tanah. Mereka menentang dan bahkan memprotes sistem politik yang ada. Sementara kaum parokial yang paling sedikit kontaknya pada sistem politik terdiri atas petani dan buruh tani yang hidup dan bekerja diperkebunan-perkebunan.
Model ketiga adalah sistem demokratis pra-industrial. Disini, sebagian besar warga negaranya menganut budaya politik parokial, mereka hidup dipedesaan dan buta huruf. Pengetahuan dan keterlibatannya mereka dalam kehiduooan politik sangat kecil. Sementara itu kelompok partisipan sangat sedikit jumlahnya, biasanya hanya dari orang-orang professional terpelajar, usahawan dan tuan tanah, sehingga pendukung budaya politik subjek relatif sangat kecil.
1. Budaya Politik Parokial ( Parochial Political Culture )
Budaya politik ini terbatas pada satu wilayah atau lingkungan yang kecil atau sempit. Pada umumnya budaya politik ini terdapat dalam masyarakat tradisional dan sederhana. Dalam masyarakat seperti ini, spesialisasi sangat kecil dan belum banyak berkembang. Demikian pula karena terbatasnya differensiasi sosial para pelaku politik sering melakukan perannya serempak dengan perannya dalam bidang ekonomi, keagamaan, dan lain-lain.Selain itu tidak ada peranan politik yang bersifat khas dan berdiri sendiri. Pada kebudayaan parokial, anggota masyarakat cenderung tidak menaruh minat pada objek-objek politik yang luas kecuali pada batas tertentu ditempat mereka tinggal, itupun terbatas dalam bentuk kesadaran anggota masyarakat akan adanya pusat kekuasaan politik dalam masyarakatnya.
Mochtar Masoed dan Colin Mac Andrews, Menyatakan : "Bahwa budaya politik prokial menunjukkan pada orang-orang yang sama sekali tidak menyadari atau mengabaikan adanya pemerintah dalam politik, mereka ini mungkin buta huruf, tinggal di desa yang terpencil, atau mungkin nenek-nenek tua yang tidak tanggap terhadap hak pilih dan mengungkung diri dalam kesibukan keluarga".
Mereka juga sebagian berpencaharian sebagai petani dan buruh tani yang hidup dan bekerja diperkebunan dimana kontak dan sistim politik kecil sekali.
2. Budaya Politik Subjek (Subjek Political Colture)
Menurut Mochtar Masoed dan Colin Mac Andrews, budaya politik subjek menunjukkan pada " Orang-orang yang secara pasif patuh pada pejabat-pejabat pemerintahan dan undang-undang, tetapi tidak melibatkan diri dalam politik ataupun dalam memberikan suara dalam pemilihan.Menurut Rusadi Kantaprawira bahwa, dalam budaya politik ini anggota masyarakat telah mempunyai minat, perhaatian, mungkin juga kesadaran, terhadap sistim sebagai keseluruhan, terutama terhadap aspek output alias keputusan-keputusan politik yang diambil, akan tetapi frekuensi perhatiannya terhadap sitem politik sangat rendah terutama pada aspek input. Sementara kesadarannya sebagai aktor politik boleh dikatakan belum tumbuh.
Selain itu, pandangan nyata terhadap objek politik dapat dilihat dari pernyataannya baik berupa kebanggaan, ungkapan sikap mendukung, maupun sikap bermusuhan terhadap sistem. Posisi pada pokoknya dapat dikatakan posisi yang pasif. Mereka menganggap diri tidak berdaya mempengaruhi dan mengubah sistem. Karena itu, mereka cenderung menyerah saja kepada segala kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemeran politik. Keputusan itu dianggapnya sebagai sesuatu yang tidak dapat diubah, dikoreksi, apalagi ditentang. Tidak ada jalan lain baginya kecuali menerima saja sistem sebagaimna adanya, patuh, setia, dan mengikuti segala instruksi dan anjuran bagi pemimpin politiknya.
Cara lain adalah adanya persepsi (pemahaman dan penerimaan) masyarakat bahwa masyarakat terstruktur secara hirarkis.Dalam hal ini, seorang individu atau kelompok sudah diguratkan menerima saja keadaan dan harus puas menerimanya. Tingkat kepatuhan dalam budaya politik seperti ini sangat tinggi. Bila tidak menyukai sistem, seseorang menyimpannya saja dalam sanubarinya. Sikap demikian mungkin tidak dimanifestasikan secara terang-terangan, karena memang tidak ada kafasitas untuk mengubah atau melawan. Budaya politik seperti ini merupakan hasil (bentukan) keadaan tertentu
3. Budaya Politik Partisipan (Participant Political Culture)
Budaya politik partisipan adalah suatu bentuk budaya dimana masyarakat cenderung diorientasikan secara ekspisit terhadap sistem sebagai keseluruhan dan terhadap struktur dan proses politik serta administratif.Almond dan Verba, mengatakan bahwa, budaya politik ini ditandai dengan adanya bahwa dirinya ataupun orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik. Ini menunjukkan pada orang-orang yang melibatkan diri dalam kegiatan pemberian suara (voting) dan memperoleh informasi yang cukup banyak tentang politik. Seseorang dengan sendirinya menyadari setiap hak dan kewajibannya. Tidak diharapkan seseorang menerima begitu saja keadaan, berdisiplin mati, tunduk terhadap keadaan.
Mochtar Masoed dan Colin Mac Andrews, menyebutkan adanya tiga model kebudayaan politik berdasarkan proporsi ketiga tipe budaya politik sebagaimana yang disebutkan Almond dan Sidney verba, yaitu :
Model pertama adalah masyarakat demokratis industrial. Dalam sistim ini jumlah partisipan mencapai 40-60% dari penduduk dewasa. Mereka terdiri atas aktivitas politik yang kritis mendiskusikan masalah-masalah kemasyarakatan dan pemerintahan. Selain itu mereka adalah kelompok-kelompok pendesak yangg mengusulkan kebijakan-kebijakan baru untuk melindungi kepentingan khusus mereka.
Model kedua adalah masyarakat dengan sistem politik otoriter. Dalam sistem ini sebagian besar rakyat hanya menjadi subjek yang pasif. Mereka mengakui pemerintah dan tunduk pada hukumnya, tetapi tidak melibatkan diri dalam urusan pemerintahan. Sebagian kecil rakyat lainnya berbudaya politik partisipan dan parokial. Kelompok partisipan berasal dari mahasiswa dan kaum intelektual, pengusaha, dan tuan tanah. Mereka menentang dan bahkan memprotes sistem politik yang ada. Sementara kaum parokial yang paling sedikit kontaknya pada sistem politik terdiri atas petani dan buruh tani yang hidup dan bekerja diperkebunan-perkebunan.
Model ketiga adalah sistem demokratis pra-industrial. Disini, sebagian besar warga negaranya menganut budaya politik parokial, mereka hidup dipedesaan dan buta huruf. Pengetahuan dan keterlibatannya mereka dalam kehiduooan politik sangat kecil. Sementara itu kelompok partisipan sangat sedikit jumlahnya, biasanya hanya dari orang-orang professional terpelajar, usahawan dan tuan tanah, sehingga pendukung budaya politik subjek relatif sangat kecil.
0 comments:
Post a Comment